Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Prabowo Minta Pendukungnya Tak Langgar Hukum Protes Hasil Pilpres

image-gnews
Kendaraan taktis polisi yakni Raisa atau Pengurai Massa bersiaga menjaga unjuk rasa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Mei 2019. Unjuk rasa yang juga dikenal dengan nama Aksi 22 Mei akan dilakukan di Kantor Bawaslu dan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). TEMPO/Irsyan Hasyim
Kendaraan taktis polisi yakni Raisa atau Pengurai Massa bersiaga menjaga unjuk rasa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Mei 2019. Unjuk rasa yang juga dikenal dengan nama Aksi 22 Mei akan dilakukan di Kantor Bawaslu dan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). TEMPO/Irsyan Hasyim
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Prabowo Subianto meminta para pendukungnya untuk tak melanggar hukum apabila menggelar aksi menyikapi penetapan rekapitulasi hasil pemilihan presiden 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum. Prabowo mewanti-wanti agar para pendukungnya tetap berpegang pada konstitusi dalam menyuarakan pendapat di muka umum.

Baca: Kubu Prabowo Putuskan Ajukan Sengketa Hasil Pilpres 2019 ke MK

"Kami menyerukan kepada seluruh komponen masyarakat, relawan pendukung, dan simpatisan paslon 02 untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum serta selalu menjaga agar aksi-aksi menyampaikan pendapat di depan umum, selalu dilaksanakan dengan damai, berakhlak, dan sesuai konstitusi," kata Prabowo dalam konferensi pers di teras rumahnya, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Mei 2019.
 
Pesan serupa sebelumnya disampaikan Prabowo dalam video yang disebar tim medianya pada Selasa dini hari tadi. Dalam video berdurasi tujuh menit tersebut, Prabowo menegaskan bahwa langkah yang diambil kubunya adalah langkah konstitusional, demokratis tetapi damai, dan tanpa kekerasan.
 
Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus ini pun mengaku sudah mendengar ihwal adanya kelompok yang akan melakukan kekerasan dalam aksi menyikapi hasil pilpres 2019. Kata dia, kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan itu bukan berasal dari pihaknya.

"Kami dapat laporan ada banyak isu-isu katanya ada yang mau bikin aksi-aksi kekerasan. Itu bukan pendukung-pendukung kami dan itu bukan sahabat-sahabat saya," kata Prabowo.

Prabowo berujar pendukungnya memang banyak berlatar belakang purnawirawan yang mengerti jalan perang dan kekerasan. Namun, dia mengklaim mereka tak menginginkan jalan kekerasan digunakan untuk politik Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Umum Partai Gerindra ini pun meminta aparat penegak hukum untuk mengayomi dan mengamankan para pendukungnya yang akan aksi. Dia juga mengatakan bahwa tak ada niat sedikit pun untuk menggulingkan pemerintahan yang sah alias makar. Kata dia, aksi para pendukungnya itu justru demi mengutarakan apa yang menurut mereka benar. "Tidak ada niat kami untuk makar, tidak ada niat kami untuk melanggar hukum. Justru kami ingin mengamankan hukum," ucapnya.

Prabowo juga mewanti-wanti para pendukungnya untuk tak terprovokasi saat melakukan aksi. Menurut Prabowo, aksi tanpa kekerasan memang berat tetapi dia meyakini yang berat itu justru membawa kebaikan bagi semuanya.

Baca: Prabowo Gelar Rapat di Kertanegara Bahas Pengumuman KPU

"Saudara-saudara sekalian, memang berat jalan nonviolence, antikekerasan memang berat. Tapi sejarah membuktikan kadang-kadang justru yang berat itu yang akan membawa kebaikan dengan semuanya. Kalau diprovokasi, saya mohon jangan membalas," kata Prabowo.
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

31 menit lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditemui di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

Demokrat mewanti-wanti agar tak ada partai di pemerintahan rasa oposisi.


Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra mengatakan Gelora tak tolak PKS gabung ke pemerintahan Prabowo.


Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

1 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

PDIP menilai oposisi diperlukan dalam sistem pemerintahan.


Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

11 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.


Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

12 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

12 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

13 jam lalu

Penyerahan lukisan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Prabowo Subianto, sebagai penghargaan sebagai Capres terpilih dalam Pemilu 2024, dalam acara Buka Bersama (Bukber) Partai Demokrat, pada Rabu, 27 Maret 2024 di St. Regis, Setiabudi, Jakarta Selatan. TEMPO/Adinda Jasmine
Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.


NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

16 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau harga grosir di ITC Mangga dua, Jakarta, Minggu, 17 Maret 2024. Kunjungan tersebut untuk dalam rangka memantau stabilitas harga sandang saat Ramadan dan menjelang lebaran sekaligus berbelanja untuk dibagikan kepada pengunjung ITC. TEMPO/ Febri Angga Palguna
NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.


Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

17 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.


Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

17 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.